Pendidikan Kewarganegaraan - Paper dan Artikel Politik Strategi Nasional dan Berita

Paper

I.                   PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia yang asal katanya yaitu polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri yaitu negara. Teia berarti urusan. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan baru setelah direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lazim disebut UU Otonomi Daerah (Otda). Perubahan yang dilakukan di UU No. 32 Tahun 2004 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.

Wacana masyarakat madani mulai popular sekitar awal tahun 90-an di Indonesia dan masih terdengar asing pada sebagian dari kita. Konsep ini  awalnya berkembang di Barat, dan berakhir setelah lama terlupakan dalam  perdebatan wacana sosial modern, dan kemudian mengalami revitalisasi  terutama ketika Eropa timur dilanda  gelombang reformasi di tahun-tahun  pertengahan 80-an hingga 90-an. Mengenai wacana tentang masyarakat madani masih dalam perdebatan, namun beberapa kalangan ada yang  berpendapat bahwa masyarakat madani adalah persamaan dari kata civil society.

1.2  Rumusan Masalah

a.    Apa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah?

b.   Apa yang dimaksud Implementasi Polstranas?

c.    Bagaimana bentuk Keberhasilan Polstranas?

d.   Apa yang dimaksud dengan Masyarakat Madani?

1.3  Tujuan Penulisan  

a.       Mengetahui pengertian Otonomi Daerah.

b.      Mengetahui pengertian dari Implementasi Polstranas.

c.       Mengetahui bentuk Keberhasilan Polstranas.

d.      Mengetahui pengertian Masyarakat Madani.

1.4  Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan paper ini menggunakan metode litelatur dari berbagai sumber-sumber yang tertera dalam daftar pustaka.

II.                PEMBAHASAN

2.1  Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1.      Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (“Eenheidstaat”), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan dan

2.      Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berkaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonomi dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan, antara lain:

1.      Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;

2.      Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;

3.      Dati II adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:

1.      Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;

2.      Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan

3.      Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju

2.2 Implementasi Politik dan Strategi Nasional

Implementasi Politik dan Strategi Nasional terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah dibidang hukum, dibidang ekonomi, dibidang politik, dan dibidang pertahanan dan keamanan. Masing-masing implementasi polstranas pada bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1.  Implementasi dalam bidang hukum

a.    Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

b.   Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan  warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.

c.    Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

2. Implementasi dalam bidang ekonomi

a.    Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

b.   Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat.

c.    Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur undang–undang.

3. Implementasi dalam bidang politik

a.    Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah– masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.

b.   Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.

c.    Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

4.         Implementasi dalam bidang Pertahanan dan Keamanan

a.    Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.

b.   Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat.

c.    Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.

2.3 Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional

Penyelenggaraan pemerintah/Negara dan setiap warga negara Indonesia/ masyarakat harus memiliki :

1.      Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.      Semangat kekeluargaan yang berisikan kebersamaan, kegotong-royongan, kesatuan dan persatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional.

3.      Percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa, sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik.

4.      Kesadaran, patuh dan taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah/negara diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hokum

5.      Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan antara berbagai kepentingan.

6.      Mental, jiwa, tekad, dan semangat pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

7.      IPTEK, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga memiliki daya saing dan dapat berbicara diperaturan global.

Apabila penyelenggara dan setiap WNI/masyarakat memiliki tujuh unsur tersebut, maka keberhasilan Polstranas terwujud dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui perjuangan non fisik sesuai tugas dan profesi masing-masing. Dengan demikian diperlukan kesadaran bela negara dalam rangka mempertahankan tetap utuh dan tegapnya NKRI.

2.4  Masyarakat Madani

Istilah madani secara umum dapat diartikan sebagai “ adab atau beradab “ Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, untuk dapat tata masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, untuk dapat mencapai masyarakat seperti itu, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan masyarakat dalam memilih pimpinannya.

Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat, inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginann individu.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang pengertian masyarakat madani yaitu :

1.    Zbigniew Rau

Menurutnya, masyarakat madani adalah sebuah ruang dalam masyarakat yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara, yang diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya, yakni individualis, pasa, dan pluralisme.

2.    Han Sung-Jo

Menurutnya, masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen yang bersama-sama mengakui norma-norma budaya yang menjadi identitas solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya terdapat kelompok inti dalam masyarakat madani.

3.    Anwar Ibrahim

Menurutnya, masyarakat adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin kesimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat.

Masyarakat madani memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1.    Free public sphere (ruang publik yang bebas)

Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta memublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul serta memublikasikan informasi kepada public.

2.    Demokratisasi

Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara ekspisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi., dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani.

3.    Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda.

4.    Pluralisme

Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat tuhan.

5.    Keadilan Sosial (Social justice)

Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

6.    Partisipasi sosial

Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memunkinkan otonomi individu terjaga.

7.    Supermasi hukum

Penghargaan terhadap supermasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan, keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.

III. PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi- fungsi seperti pelayanan, pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI. Secara umum masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi yang mempunyai ciri-ciri antara lain Kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain dan menjujung tinggi norma dan etika yang telah disepakati bersama-sama.

3.2  Saran

Bangsa Indonesia akan semakin maju jika masyakarat dan politisi bertindak adil dalam segala aspek. Misalnya pada saat pemilihan presiden, masyarakat berhak memilih siapa kandidat yang menurutnya baik dan masyarakat bersikap tidak adil jika mereka golput. Begitupun para politisi mereka seharusnya malu jika melakukan KKN karena hal tersebut sangat merugikan masyarakat.

3.3 Daftar Pustaka

Adi Suryadi Culla. Masyarakat Madani : pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi, cet I, 3

PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi. HAM dan Masyarakat Madani. Cet. I, 142

Nurcholish Madjid. Menju Masyarakat Madani : Jurnal Ulumul Qur’an. No 2/VII/1996, 51-55

Muchji, H.Achmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gunadarma

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/letters/study-program-of-english-literature-s1/pendidikan-kewarganegaraan/politik-strategi-nasional-bagian-1 (Diakses pada tanggal 23 April 2014, Pukul 08.32).

Arimi,Novia.Makalah Politik dan strategi nasional.Universitas Gunadarma (Diakses pada tanggal 23 April 2014, Pukul 08.32).

Artikel

Intelijen Gaek di Era Cyber

Selasa, 30 Juni 2015 , 18:00:00 WIB - Politik

Calon Kepala BIN Letjen (Purn) Sutiyoso menjalani fit and proper test di DPR (ANTARA)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso berlangsung mulus. Prosesi yang berjalan sejak pukul 11.00 WIB, Selasa (30/6), itu tak banyak mengalami perdebatan berarti.
Sutiyoso sendiri, sebelum acara dimulai, menyatakan, dia akan fokus menjawab tantangan terkait masalah intelijen di bidang ekonomi. "Prinsipnya kita fokus pada ekonomi, karena sebelum membenahi aspek yang lain, ini kunci," kata Sutiyoso di Gedung DPR, Selasa (30/6).
Ketika ditanyakan mengenai visi-misinya di bidang ekonomi jika menjabat sebagai orang nomor satu di intelijen, Sutiyoso hanya menjawab singkat. "Pokoknya persoalan ekonomi, salah satu dari paparan yang akan saya paparkan kepada Komisi I," ungkapnya sambil tersenyum.
Selain itu, Sutiyoso juga mengaku akan menjelaskan soal perkembangan dunia intelijen terkini yang juga menyangkut teknologi canggih yaitu masalah intelijen cyber, cyber war dan kejahatan dunia maya lainnya seperti peretasan atau pencurian data.
Nah untuk urusan yang belakangan ini, memang banyak yang meragukan kemampuan dan kapasitas Sutiyoso. Alasannya, meski Sutiyoso merupakan perwira tinggi yang banyak makan asam garam di dunia intelijen, usianya disinyalir terlalu tua untuk memimpin lembaga yang kini dipenuhi tantangan yang serba berhubungan dengan teknologi dan perangkat serba canggih.
Sutiyoso adalah perwira militer yang banyak berkecimpung di komando pasukan khusus (kopassus). Di akhir karirnya, dia lebih banyak menjabat sebagai pimpinan teritorial yaitu menjadi Pangdam V Jakarta Raya dan kemudian Gubernur DKI Jakarta selama dua periode, sejak 1997 hingga 2007.

Anggaran Besar Program BIN Sutiyoso

Rabu, 01 Juli 2015 , 18:30:00 WIB - Politik

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengangkat tangan sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sutiyoso melenggang mulus menuju kursi nomor satu sebagai Badan Intelijen Negara (BIN). Setelah dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR ia tak menemui hambatan untuk dicalonkan menjadi Kepala BIN. Sepuluh fraksi yang di Komisi I DPR RI secara bulat mendukung Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Keputusan tersebut nantinya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR agar disahkan menjadi keputusan DPR.

Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, mengungkapkan dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut Sutiyoso telah memaparkan berbagai visi dan program-program andalannya untuk memimpin BIN periode mendatang. Salah satu menonjol yang disampaikan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut adalah terkait visinya memperkuat BIN dalam menghadapi cyber war.

Menurut Hanafi, Sutiyoso memberikan penekanan terhadap bidang cyber intelijen. Ini dimaksudkan agar kejadian-kejadian penyadapan yang menimpa presiden dan Kedutaan besar di luar negeri tidak terulang kembali. Begitu juga penanganan terhadap cyber crime bisa ditangani lebih serius. "Ada semacam konsensus kalau memang BIN di masa mendatang lebih serius menggarap cyber intelijen. Ini fokus yang baru dan bagus," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini, (30/6).

Hanafi juga menyadari bila program ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit bagi BIN ke depan, dan itu akan menjadi perhatian dari Komisi I DPR. "Kalau memang BIN dimasa mendatang serius menggarap cyber intelijen maka anggaran harus diperhatikan," ujarnya.

Sebelum memasuki ruangan untuk memulai fit and proper test , Sutiyoso sempat mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat BIN dari sisi teknologi yang sudah ketinggalan zaman dalam menghadapi cyber war. "Penguatan juga diperlukan dalam hal infrastruktur peralatan yang menjadi bekal bagi agen dan Perlengkapannya yang out of date sehingga ke depan harus membeli perlengkapan super canggih untuk menghadapi cyber war," ujarnya.

- See more at: http://www.gresnews.com/berita/politik/183017-anggaran-besar-program-bin-sutiyoso/#sthash.LrETp0bg.dpuf

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengangkat tangan sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sutiyoso melenggang mulus menuju kursi nomor satu sebagai Badan Intelijen Negara (BIN). Setelah dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR ia tak menemui hambatan untuk dicalonkan menjadi Kepala BIN. Sepuluh fraksi yang di Komisi I DPR RI secara bulat mendukung Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Keputusan tersebut nantinya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR agar disahkan menjadi keputusan DPR.

Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, mengungkapkan dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut Sutiyoso telah memaparkan berbagai visi dan program-program andalannya untuk memimpin BIN periode mendatang. Salah satu menonjol yang disampaikan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut adalah terkait visinya memperkuat BIN dalam menghadapi cyber war.

Menurut Hanafi, Sutiyoso memberikan penekanan terhadap bidang cyber intelijen. Ini dimaksudkan agar kejadian-kejadian penyadapan yang menimpa presiden dan Kedutaan besar di luar negeri tidak terulang kembali. Begitu juga penanganan terhadap cyber crime bisa ditangani lebih serius. "Ada semacam konsensus kalau memang BIN di masa mendatang lebih serius menggarap cyber intelijen. Ini fokus yang baru dan bagus," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini, (30/6).

Hanafi juga menyadari bila program ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit bagi BIN ke depan, dan itu akan menjadi perhatian dari Komisi I DPR. "Kalau memang BIN dimasa mendatang serius menggarap cyber intelijen maka anggaran harus diperhatikan," ujarnya.

Sebelum memasuki ruangan untuk memulai fit and proper test , Sutiyoso sempat mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat BIN dari sisi teknologi yang sudah ketinggalan zaman dalam menghadapi cyber war. "Penguatan juga diperlukan dalam hal infrastruktur peralatan yang menjadi bekal bagi agen dan Perlengkapannya yang out of date sehingga ke depan harus membeli perlengkapan super canggih untuk menghadapi cyber war," ujarnya.

- See more at: http://www.gresnews.com/berita/politik/183017-anggaran-besar-program-bin-sutiyoso/#sthash.LrETp0bg.dpuf

Dana Aspirasi dan Politik Plin-Plan Partai Demokrat

Rabu, 24 Juni 2015 , 11:53:00 WIB - Politik

Pembahasan dana aspirasi di DPR. Sikap Demokrat dianggap plin plan karena menyetujui pembahasan dana aspirasi (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Entah kartu apa yang ingin dimainkan Partai Demokrat dalam urusan pengesahan dana aspirasi sebesar Rp11,2 triliun yang baru saja disahkan DPR untuk dibahas, Selasa (23/6) kemarin. Partai Demokrat yang mengaku tegas menolak alokasi dana aspirasi, mendadak menyetujui pembahasan dana yang resminya bernama program pembangunan daerah pemlihan itu.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Selasa (23/6) itu, hanya ada tiga fraksi yang menyatakan menolak dana aspirasi dibahas lebih lanjut. Ketiga Fraksi itu adalah Fraksi Nasdem, Hanura dan PDIP.
Sisanya sebanyak tujuh fraksi menyetujui usulan dari Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan untuk dibahas lebih lanjut, termasuk Fraksi Partai Demokrat. Sikap Fraksi Partai Demokrat ini jelas bisa dibilang seperti menjilat ludah sendiri.
Pasalnya baru minggu lalu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan yang menolak adanya program dana aspirasi tersebut. Menurut SBY ada lima hal yang perlu dikiritisi dari rencana dana aspirasi tersebut.
Pertama, formula yang tepat bagaimana meletakkan dana Rp20 miliar dalam sistem APBN dan APBD agar klop dan tak bertentangan dengan rencana eksekutif. Kedua, bagaimana menjamin penggunaan dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD provinsi, kabupaten dan kota.
Ketiga, bagaimana jika anggota DPR RI punya dana aspirasi, kemudian implikasinya terhadap anggota DPRD Provinsi dan kota. Keempat, kalau anggota DPR punya jatah dan kewenangan untuk tentukan sendiri proyek dan anggarannya, lantas apa bedanya eksekutif dan legislatif.
Kelima bagaimana pola pengawasan atas dana aspirasi tersebut. "Di era pemerintahan yang saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi karena lima hal itu belum jelas dan belum klop," ujar SBY di akun twitter miliknya.
Tidak hanya SBY, Juru Bicara Fraksi Demokrat Iksan Modjo bahkan menuding pemerintah sebenarnya juga telah menyetujui adanya program dana aspirasi ini. "Opini yang berkembang seolah pemerintah menolak. Padahal, diam-diam sudah menyetujui hal tersebut dengan memasang pagu anggaran Rp11,2 triliun dalam R-APBN 2016," ujar Iksan Modjo di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (15/6).
Ketua fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono pun tidak ketinggalan turut urun rembug mengkritik program tersebut. Ibas menyatakan Partai Demokrat sejak tahun 2010 memang tak pernah menyetujui dana-dana yang diperuntukkan bagi daerah pemilihan.

- See more at: http://www.gresnews.com/berita/politik/1153246-dana-aspirasi-dan-politik-plin-plan-partai-demokrat/#sthash.WmS21cIk.dpuf

Agenda Tersembunyi Menteri Parpol

Senin, 29 Juni 2015 , 09:00:00 WIB - Politik

Para pembicara (dari kiri ke kanan) Juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawandi Syamsudin, Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi, Moderator Pangeran Ahmad Nurdin, Direktur Indo Barometer M Qodari, dan Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengikuti diskusi dengan tema "Menteri menghitung hari" di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/6) (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hari-hari terakhir ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendadak tampil laiknya seorang juru bicara presiden. Tjahjo tampil "galak" membela Presiden Joko Widodo di media. Pernyataan teranyarnya adalah soal adanya menteri yang diam-diam menyindir atau mengata-ngatai presiden terkait isu reshuffle kabinet.

"Kalau sampai ada menteri yang sudah dipilih, dilantik, masih lakukan hal-hal yang tidak mendukung kebijakan presiden secara terbuka, apalagi mengecilkan arti presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah dapatkan data-data siapa menteri tersebut yang tak loyal apalagi mengecilkan arti Presiden," kata Tjahjo usai berbuka puasa di kediaman Menko PMK Puan Maharani, Jl Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/6).

Tjahjo kemudian menjelaskan sejak awal Presiden Jokowi tak pernah membeda-bedakan mana menteri yang berasal dari partai politik tertentu atau pun nonpartai (dari 34 kementerian dalam Kabinet Kerja 2014-2019, sebanyak 18 menteri berasal dari kalangan profesional nonparpol, sisanya sebanyak 16 orang berasal dari profesional parpol). Sebagai bagian dari kabinet, Tjahjo mengaku tahu siapa-siapa saja yang dianggap tak loyal. "Kalau (misal) masyarakat mengata-ngatai Presiden, kan sekarang terbuka, bisa pers, bisa medsos. (Tapi) kalau sampai pembantu Presiden yang ngomong enggak pantes!" ujar Tjahjo.

Wartawan pun kemudian bertanya apa memang ada menteri yang berani menghina presiden. "Ada!" jawab Tjahjo dengan nada tinggi.

Hanya saja saat ditanya siapa menteri itu, Tjahjo juga enggan menyebut nama. Dia juga tak membahas soal pernyataan seperti apa yang dianggap mengata-ngatai Presiden. Meski demikian Tjahjo menyampaikan bahwa Jokowi tak ingin menterinya terpengaruh isu reshuffle. Para menteri diminta fokus pada pekerjaannya. "Ada menteri yang jalan sendiri tidak mengikuti Presiden," ujar dia kemudian.

Pada lain kesempatan, Tjahjo juga membela Jokowi dari ucapan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet. Tjahjo menyebut pernyataan Amien Rais itu tak mendidik

"Saya kira pintu Pak Jokowi 24 jam kok untuk terima tokoh nasional, tokoh masyarakat, tokoh partai untuk sampaikan pikiran. Tapi kalau sekelas tokoh nasional sampaikan pernyataan tak mendidik, ya sangat disayangkan," kata Tjahjo.


MANUVER TJAHJO MANUVER PDIP - Sebagai seorag politisi, manuver Tjahjo Kumolo yang "mendadak Jokowi" ini tentu menarik untuk diperhatikan. Dengan statement-nya yang seolah-olah menunjukkan Tjahjo loyal pada Jokowi, apa yang diharapkan Tjahjo?

Kalau dia berharap lolos dari jerat reshuffle kabinet, tentu saja ini seperti agak kurang relevan lataran diantara menteri-menteri yang kinerjanya disorot, Tjahjo termasuk menteri yang relatif "aman" dari kritik. Atau, apakah Tjahjo sedang meyakinkan Jokowi apapun langkah yang diambil terkait reshuffle kabinet bakal didukung PDIP sebagai partai pendukung presiden nomor 1? Kemungkinan ini memang peluangnya paling besar, sejauh Jokowi tak melakukan apapun yang merugikan PDIP dalam reshuffle kabinet nantinya.

Sebab, sudah bukan rahasia lagi, justru PDIP yang sejak semula getol mendesak Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Bahkan PDIP juga yang tegas-tegas meminta tambahan jatah lima menteri di kabinet kerja.

Sikap PDIP yang mendorong reshuffle kabinet bisa dicermati dari pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah. Dia menilai, kocok ulang (reshuffle) kabinet perlu dilakukan. Alasannya pemerintahan Presiden Jokowi tak kunjung menunjukkan sinyal kesuksesan sejauh ini.

"Kita melihat tujuh bulan jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan," kata Basarah di Kantor PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6).

PDIP, kata Basarah, merasa bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. Dia menggarisbawahi soal kegagalan sektor ekonomi yang pertumbuhannya tak menggembirakan. "Terutama di sektor ekonomi yang masih terjadi perlambatan, pertumbuhan ekonomi kita terburuk selama beberapa tahun terakhir, yakni di bawah 5 persen, sekitar 4,7 persen. Juga faktor-faktor lainnya," tutur Basarah.

Tak hanya bicara reshuffle, PDIP bahkan lebih jauh berwacana menggandeng Koalisi Merah Putih di kabinet jika reshuffle dilaksanakan. Reshuffle, kata Basarah, bisa dilakukan lewat langkah yang juga bisa memperkuat dukungan terhadap pemerintahan dari parlemen pusat, caranya yakni dengan merekrut menteri dari KMP. Jokowi diharapkan bisa mempertimbangkan hal ini.

"Kalau Pak Jokowi ingin reshuffle kabinet, maka kebutuhan dukungan politik di parlemen menurut hemat kami adalah suatu kebutuhan," katanya.

Solusi merekrut kalangan KMP menjadi menteri merupakan jawaban dari kenyataan, bahwa pendukung pemerintahan memang kalah di parlemen DPR. Idealnya, dukungan kepada pemerintahan adalah minimal sebesar 50 persen plus satu.

"Posisi KIH sebagai pendukung dan pengusung bukan pada posisi mayoritas di DPR, sehingga dukungan ke Jokowi juga tidak maksimal. Itu berimplikasi pada hubungan antara pemerintah dan parlemen," kata Basarah.

Melihat fakta ini, boleh jadi PDIP memang tengah berupaya mengambil hati Jokowi sekaligus mendorong Jokowi untuk tidak ragu mengambil keputusan untuk kemudian PDIP bisa mengambil keuntungan pula dari keputusan Jokowi.


AGENDA PRIBADI MENTERI PARPOL - Meski begitu, bisa jadi sebagai seorang politisi kawakan, Tjahjo juga tengah menjalankan agenda pribadinya memanfaatkan isu reshuffle. Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, di kabinet Jokowi saat ini, memang cukup banyak menteri yang berasal dari partai politik yang tengah menjalankan agendanya sendiri maupun kelompoknya.

"Sayangnya, agenda yang dibawa ini tak bermuatan positif, alih-alih ingin melakukan terobosan, agenda ini malah mengakibatkan kinerja pemerintahan Jokowi-Jk buruk," kata Ray kepada Gresnews.com, Minggu (28/6).

Ray menilai, hal ini berbanding terbalik dengan para menteri nonpartai politik atau profesional, mereka lebih bekerja sesuai rel yang diharapkan. "Bagi saya perbedaan parpol atau nonparpol tak terlalu bermasalah, tapi agenda mereka (menteri parpol-red) sering bertabrakan dengan agenda presiden," ujarnya.

Ia menyatakan, memang terdapat beberapa nama dari parpol yang memiliki track record apik dalam bekerja. Namun Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) ini menyatakan, beberapa menteri malah mencoreng program kerja yang disusun pemerintah.

Misalnya saja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mendukung revisi UU KPK. Ia meyakini, hal tersebut merupahan buah pemikiran asli Yasonna sejak duduk di Komisi III DPR RI. "Ini tak murni pikiran presiden, bahkan saat mengesahkan kepengurusan salah satu partai yang berkonflik ia tak mengonsultasikan dengan presiden," katanya.

Para menteri parpol yang membawa agenda terselubung ini pada akhirnya malah membawa efek politik yang buruk bagi presiden. Dalam revisi UU KPK misalnya, presiden seperti kehilangan wibawa dan marwahnya di depan rakyat.

Pun begitu halnya dengan revolusi PSSI yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, yang dalam hal ini malah jadi kontraproduktif dengan perkembangan sepakbola Indonesia. Dalam konteks ini, kata Ray, bisa saja Jokowi memang kurang teliti mengawasi menterinya. Namun, masa berlaku sanksi dari FIFA pun kemudian menjadi beban Indonesia.

"Sebab dalam revolusi ini malah mengorbankan nasib persepakbolaan lantaran tak jelas sampai kapan batas waktu pemberian sanksinya," ujar Ray.

Lanjut kepada Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi, Ray menilai, selama ini sang menteri malah mencari panggung dengan membawa kasus ijazah palsu, larangan PNS rapat di hotel atau soal mobil dinas PNS boleh dibawa mudik lebaran. Masalahnya, hingga kini belum ada jalan keluar konkret ataupun pemecatan tegas bagi para PNS yang ketahuan memakai ijazah palsu. Pun larangan rapat di hotel yang turut melemah.

Yuddy dianggap termasuk menteri yang sering cari panggung, menghilang dan cari panggung lagi. "Tiba-tiba dia muncul di rumah Engeline, apa hubungan kasus Engeline dengan Menpan RB? Sementara hingga kini perbaikan birokrasi tak jelas," katanya.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri pun kena getahnya. Ray menilai, dia dianggap nyaris tidak melakukan perubahan signifikan di bidangnya. Kecuali aksi fenomenal lompat pagar saat blusukan ke tempat penampungan TKI. "Juga Tedjo (Menko Polhukam Tedjo Edhie Purdijatno-red), dia tak perlu dibahas lagi, sudah good bye lah," ujarnya.

Padahal, kapasitas yang dimiliki para menteri ini dianggapnya sebanding dengan menteri nonparpol, hanya saja kebiasaan cari panggung itulah yang menghambat kinerja mereka. Sementara menteri nonparpol atau dari kalangan profesional, lebih bisa bekerja atas dasar arahan, agenda dan program Nawacita.


PARPOL NONPARPOL SAMA SAJA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP versi Muktamar Surabaya, Aunur Rofiq menilai sebaliknya, Dia menyatakan kapasitas menteri dari parpol atau profesional sama, selama benar-benar bekerja dan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara.

Aunur menyatakan, Presiden memang harus memberi perhatian penuh pada kinerja kementerian ekonomi, dan memastikan semua kementerian bekerja sama atau bersinergitas dalam membangun perekonomian bangsa.

Ia mencontohkan kinerja menteri yang bagus pun terkadang tak berimbang dengan kinerja kementerian yang lainnya. Misal pada Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang dinilai cukup dapat mengendalikan gejolak harga selama Ramadan tak diimbangi dengan daya beli masyarakat yang turun akibat nilai tukar rupiah anjlok. "Karenanya Kementerian lain seperti Menko Perekonomian dan Keuangan harus mendukung," katanya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menyatakan, evaluasi menteri tidak bisa didikotomisasikan antara menteri dari parpol dan profesional. Sebab kinerja itu diukur dari profesionalitas. Ia mempertanyakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja menteri.

"Belum tentu kinerja menteri dari parpol bagus, evaluasi itu harus menyeluruh. Sampai saat ini, belum ada indikator yang jelas untuk menilai seorang menteri bekerja baik atau tidak," katanya dalam pesan yang diterima Gresnews.com, Minggu (28/6).

Ia pun menyarankan dua indikator menilai kinerja menteri, pertama, terhubungnya program kerja yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kedua, tidak adanya korupsi di kementerian.

- See more at: http://www.gresnews.com/berita/politik/90296-agenda-tersembunyi-menteri-parpol/#sthash.aCdcFL1w.dpuf

Agenda Tersembunyi Menteri Parpol

Senin, 29 Juni 2015 , 09:00:00 WIB - Politik

Para pembicara (dari kiri ke kanan) Juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawandi Syamsudin, Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi, Moderator Pangeran Ahmad Nurdin, Direktur Indo Barometer M Qodari, dan Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengikuti diskusi dengan tema "Menteri menghitung hari" di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/6) (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hari-hari terakhir ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendadak tampil laiknya seorang juru bicara presiden. Tjahjo tampil "galak" membela Presiden Joko Widodo di media. Pernyataan teranyarnya adalah soal adanya menteri yang diam-diam menyindir atau mengata-ngatai presiden terkait isu reshuffle kabinet.

"Kalau sampai ada menteri yang sudah dipilih, dilantik, masih lakukan hal-hal yang tidak mendukung kebijakan presiden secara terbuka, apalagi mengecilkan arti presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah dapatkan data-data siapa menteri tersebut yang tak loyal apalagi mengecilkan arti Presiden," kata Tjahjo usai berbuka puasa di kediaman Menko PMK Puan Maharani, Jl Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/6).

Tjahjo kemudian menjelaskan sejak awal Presiden Jokowi tak pernah membeda-bedakan mana menteri yang berasal dari partai politik tertentu atau pun nonpartai (dari 34 kementerian dalam Kabinet Kerja 2014-2019, sebanyak 18 menteri berasal dari kalangan profesional nonparpol, sisanya sebanyak 16 orang berasal dari profesional parpol). Sebagai bagian dari kabinet, Tjahjo mengaku tahu siapa-siapa saja yang dianggap tak loyal. "Kalau (misal) masyarakat mengata-ngatai Presiden, kan sekarang terbuka, bisa pers, bisa medsos. (Tapi) kalau sampai pembantu Presiden yang ngomong enggak pantes!" ujar Tjahjo.

Wartawan pun kemudian bertanya apa memang ada menteri yang berani menghina presiden. "Ada!" jawab Tjahjo dengan nada tinggi.

Hanya saja saat ditanya siapa menteri itu, Tjahjo juga enggan menyebut nama. Dia juga tak membahas soal pernyataan seperti apa yang dianggap mengata-ngatai Presiden. Meski demikian Tjahjo menyampaikan bahwa Jokowi tak ingin menterinya terpengaruh isu reshuffle. Para menteri diminta fokus pada pekerjaannya. "Ada menteri yang jalan sendiri tidak mengikuti Presiden," ujar dia kemudian.

Pada lain kesempatan, Tjahjo juga membela Jokowi dari ucapan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet. Tjahjo menyebut pernyataan Amien Rais itu tak mendidik

"Saya kira pintu Pak Jokowi 24 jam kok untuk terima tokoh nasional, tokoh masyarakat, tokoh partai untuk sampaikan pikiran. Tapi kalau sekelas tokoh nasional sampaikan pernyataan tak mendidik, ya sangat disayangkan," kata Tjahjo.


MANUVER TJAHJO MANUVER PDIP - Sebagai seorag politisi, manuver Tjahjo Kumolo yang "mendadak Jokowi" ini tentu menarik untuk diperhatikan. Dengan statement-nya yang seolah-olah menunjukkan Tjahjo loyal pada Jokowi, apa yang diharapkan Tjahjo?

Kalau dia berharap lolos dari jerat reshuffle kabinet, tentu saja ini seperti agak kurang relevan lataran diantara menteri-menteri yang kinerjanya disorot, Tjahjo termasuk menteri yang relatif "aman" dari kritik. Atau, apakah Tjahjo sedang meyakinkan Jokowi apapun langkah yang diambil terkait reshuffle kabinet bakal didukung PDIP sebagai partai pendukung presiden nomor 1? Kemungkinan ini memang peluangnya paling besar, sejauh Jokowi tak melakukan apapun yang merugikan PDIP dalam reshuffle kabinet nantinya.

Sebab, sudah bukan rahasia lagi, justru PDIP yang sejak semula getol mendesak Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Bahkan PDIP juga yang tegas-tegas meminta tambahan jatah lima menteri di kabinet kerja.

Sikap PDIP yang mendorong reshuffle kabinet bisa dicermati dari pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah. Dia menilai, kocok ulang (reshuffle) kabinet perlu dilakukan. Alasannya pemerintahan Presiden Jokowi tak kunjung menunjukkan sinyal kesuksesan sejauh ini.

"Kita melihat tujuh bulan jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan," kata Basarah di Kantor PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6).

PDIP, kata Basarah, merasa bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. Dia menggarisbawahi soal kegagalan sektor ekonomi yang pertumbuhannya tak menggembirakan. "Terutama di sektor ekonomi yang masih terjadi perlambatan, pertumbuhan ekonomi kita terburuk selama beberapa tahun terakhir, yakni di bawah 5 persen, sekitar 4,7 persen. Juga faktor-faktor lainnya," tutur Basarah.

Tak hanya bicara reshuffle, PDIP bahkan lebih jauh berwacana menggandeng Koalisi Merah Putih di kabinet jika reshuffle dilaksanakan. Reshuffle, kata Basarah, bisa dilakukan lewat langkah yang juga bisa memperkuat dukungan terhadap pemerintahan dari parlemen pusat, caranya yakni dengan merekrut menteri dari KMP. Jokowi diharapkan bisa mempertimbangkan hal ini.

"Kalau Pak Jokowi ingin reshuffle kabinet, maka kebutuhan dukungan politik di parlemen menurut hemat kami adalah suatu kebutuhan," katanya.

Solusi merekrut kalangan KMP menjadi menteri merupakan jawaban dari kenyataan, bahwa pendukung pemerintahan memang kalah di parlemen DPR. Idealnya, dukungan kepada pemerintahan adalah minimal sebesar 50 persen plus satu.

"Posisi KIH sebagai pendukung dan pengusung bukan pada posisi mayoritas di DPR, sehingga dukungan ke Jokowi juga tidak maksimal. Itu berimplikasi pada hubungan antara pemerintah dan parlemen," kata Basarah.

Melihat fakta ini, boleh jadi PDIP memang tengah berupaya mengambil hati Jokowi sekaligus mendorong Jokowi untuk tidak ragu mengambil keputusan untuk kemudian PDIP bisa mengambil keuntungan pula dari keputusan Jokowi.


AGENDA PRIBADI MENTERI PARPOL - Meski begitu, bisa jadi sebagai seorang politisi kawakan, Tjahjo juga tengah menjalankan agenda pribadinya memanfaatkan isu reshuffle. Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, di kabinet Jokowi saat ini, memang cukup banyak menteri yang berasal dari partai politik yang tengah menjalankan agendanya sendiri maupun kelompoknya.

"Sayangnya, agenda yang dibawa ini tak bermuatan positif, alih-alih ingin melakukan terobosan, agenda ini malah mengakibatkan kinerja pemerintahan Jokowi-Jk buruk," kata Ray kepada Gresnews.com, Minggu (28/6).

Ray menilai, hal ini berbanding terbalik dengan para menteri nonpartai politik atau profesional, mereka lebih bekerja sesuai rel yang diharapkan. "Bagi saya perbedaan parpol atau nonparpol tak terlalu bermasalah, tapi agenda mereka (menteri parpol-red) sering bertabrakan dengan agenda presiden," ujarnya.

Ia menyatakan, memang terdapat beberapa nama dari parpol yang memiliki track record apik dalam bekerja. Namun Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) ini menyatakan, beberapa menteri malah mencoreng program kerja yang disusun pemerintah.

Misalnya saja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mendukung revisi UU KPK. Ia meyakini, hal tersebut merupahan buah pemikiran asli Yasonna sejak duduk di Komisi III DPR RI. "Ini tak murni pikiran presiden, bahkan saat mengesahkan kepengurusan salah satu partai yang berkonflik ia tak mengonsultasikan dengan presiden," katanya.

Para menteri parpol yang membawa agenda terselubung ini pada akhirnya malah membawa efek politik yang buruk bagi presiden. Dalam revisi UU KPK misalnya, presiden seperti kehilangan wibawa dan marwahnya di depan rakyat.

Pun begitu halnya dengan revolusi PSSI yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, yang dalam hal ini malah jadi kontraproduktif dengan perkembangan sepakbola Indonesia. Dalam konteks ini, kata Ray, bisa saja Jokowi memang kurang teliti mengawasi menterinya. Namun, masa berlaku sanksi dari FIFA pun kemudian menjadi beban Indonesia.

"Sebab dalam revolusi ini malah mengorbankan nasib persepakbolaan lantaran tak jelas sampai kapan batas waktu pemberian sanksinya," ujar Ray.

Lanjut kepada Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi, Ray menilai, selama ini sang menteri malah mencari panggung dengan membawa kasus ijazah palsu, larangan PNS rapat di hotel atau soal mobil dinas PNS boleh dibawa mudik lebaran. Masalahnya, hingga kini belum ada jalan keluar konkret ataupun pemecatan tegas bagi para PNS yang ketahuan memakai ijazah palsu. Pun larangan rapat di hotel yang turut melemah.

Yuddy dianggap termasuk menteri yang sering cari panggung, menghilang dan cari panggung lagi. "Tiba-tiba dia muncul di rumah Engeline, apa hubungan kasus Engeline dengan Menpan RB? Sementara hingga kini perbaikan birokrasi tak jelas," katanya.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri pun kena getahnya. Ray menilai, dia dianggap nyaris tidak melakukan perubahan signifikan di bidangnya. Kecuali aksi fenomenal lompat pagar saat blusukan ke tempat penampungan TKI. "Juga Tedjo (Menko Polhukam Tedjo Edhie Purdijatno-red), dia tak perlu dibahas lagi, sudah good bye lah," ujarnya.

Padahal, kapasitas yang dimiliki para menteri ini dianggapnya sebanding dengan menteri nonparpol, hanya saja kebiasaan cari panggung itulah yang menghambat kinerja mereka. Sementara menteri nonparpol atau dari kalangan profesional, lebih bisa bekerja atas dasar arahan, agenda dan program Nawacita.


PARPOL NONPARPOL SAMA SAJA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP versi Muktamar Surabaya, Aunur Rofiq menilai sebaliknya, Dia menyatakan kapasitas menteri dari parpol atau profesional sama, selama benar-benar bekerja dan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara.

Aunur menyatakan, Presiden memang harus memberi perhatian penuh pada kinerja kementerian ekonomi, dan memastikan semua kementerian bekerja sama atau bersinergitas dalam membangun perekonomian bangsa.

Ia mencontohkan kinerja menteri yang bagus pun terkadang tak berimbang dengan kinerja kementerian yang lainnya. Misal pada Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang dinilai cukup dapat mengendalikan gejolak harga selama Ramadan tak diimbangi dengan daya beli masyarakat yang turun akibat nilai tukar rupiah anjlok. "Karenanya Kementerian lain seperti Menko Perekonomian dan Keuangan harus mendukung," katanya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menyatakan, evaluasi menteri tidak bisa didikotomisasikan antara menteri dari parpol dan profesional. Sebab kinerja itu diukur dari profesionalitas. Ia mempertanyakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja menteri.

"Belum tentu kinerja menteri dari parpol bagus, evaluasi itu harus menyeluruh. Sampai saat ini, belum ada indikator yang jelas untuk menilai seorang menteri bekerja baik atau tidak," katanya dalam pesan yang diterima Gresnews.com, Minggu (28/6).

Ia pun menyarankan dua indikator menilai kinerja menteri, pertama, terhubungnya program kerja yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kedua, tidak adanya korupsi di kementerian.

- See more at: http://www.gresnews.com/berita/politik/90296-agenda-tersembunyi-menteri-parpol/#sthash.aCdcFL1w.dpuf

tanggapan mengenai berita:
Lagi-lagi para pejabat tinggi Negara belum memperlihatkan atau mencontohkan hal yang baik terhadap masyarakat. Seperti misalnya tidak menepati janji yang telah di sebar-sebarkan kepada masyarakat, malah sebaliknya mereka memberi hal yang kurang berpendidikan seperti menonton yang kurang baik kepada masyarakat, diantaranya mengenai tindakan arogansi para pejabat tinggi Negara pada saat sidang paripurna berlangsung. Yakni aksi saling jotos dan adu mulut para pejabat tersebut yang terliput oleh beberapa stasiun televisi swasta dan ditonton oleh jutaan masrakat Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan dampak negative pada masyarakat khususnya anak-anak yang melihatnya.Dalam kondisi Negara yang carut-marut seperti ini, masyarakat kecillah yang merasakan imbasnya. Ditambah lagi aksi anarkis dikalangan petinggi Negara. Alhasil kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin hari semakin menurun, dan apabila kondisi tersebut tidak dihiraukan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan hilang.Jadi intinya, masyarakat Indonesia mengharapkan agar roda pemerintahan di Indonesia berjalan dengan baik tanpa dinodai dengan aksi para petinggi Negara yang anarkis dan korup. Jiwa kepemimpinan adil dan bijaklah yang diharapkan oleh masyarakat dari para wakil rayat, supaya perekonomian Negara kita berkembang dan tidak dipandang sebelah mata oleh Negara-negara lain. Dan akhirnya akan tercapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur..

http://www.gresnews.com/berita/politik/180306-intelijen-gaek-di-era-cyber/
http://www.gresnews.com/berita/politik/183017-anggaran-besar-program-bin-sutiyoso/